Profesi Bidan Perlu Dilindungi Oleh Undang-Undang

Profesi Bidan Perlu Dilindungi Oleh Undang-Undang

Sebagai langkah menyegerakan RUU Kebidanan yang telah disusun sejak tahun 2014 Afnan Hadikusumo mengadakan kunjungan kerja ke pemda DIY (05/04/2018). Senator RI asal Yogyakarta ini meyakini bahwa hadirnya UU Kebidanan bukan hanya sekedar memberikan regulasi bagi teknis profesi bidan dalam persalinan, namun berimplikasi pada pelayanan kesehatan yang optimal serta mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Afnan Hadikusumo penguatan profesi bidan menjadi salah satu fokus perhatiannya saat ini. “Kami meminta masukan tentang RUU kebidanan, ini sudah lama sekali sudah 3 tahun diajukan dan tidak pernah dibahas oleh teman-teman DPR RI lagi”, ungkap Afnan.

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Afnan mengakui bahwa selama ini banyak mendengar keluhan dari petugas kebidanan, tentang perlindungan hukum yang harus mereka terima. “Apabila ada kesalahan dalam penanganan medis itu selalu yang dijadikan kambing hitamnya adalah bidan dan selama ini belum ada payung hukum yang melindungi mereka. Maka kami berinisiatif untuk bergegas mengkaji lebih lanjut payung hukum untuk kebidanan”, ujar Afnan.

Selain perlindungan hukum UU Kebidanan juga memuat peningkatan kualitas dan profesionalisme bidan, terutama untuk studi lanjutan yang bersangkutan karena mayoritas bidan hanya sampai pada jenjang D3. Dari data yang diterima oleh Afnan tercatat ada 2000 lebih bidan di DIY. Namun, persebaran bidan masih terkonsentrasi pada wilayah Kota, “Persoalan yang muncul adalah pemerataan, rata-rata bidan yang ada di DIY inginnya bertugas di wilayah yang gemuk seperti kota Sleman dan Bantul, karena wilayah Gunungkidul dan Kulonprogo sulit maka kebanyakan bidan gak mau disana”, tambah Afnan.

Sehingga menurut Senator asal DIY selain ada UU Kebidanan juda perlu ada Perda kebidanan supaya ada pemerataan. “Pengaturannya nantinya diperda itu, kalo peraturan gubernur itu tidak kuat. Harus ada perdanya dulu, selebihnya mengenai kesejahteraan kerja bagi kebidanan”, ujar Afnan. Bagi Afnan kemungkinan bidan bisa diangkat menjadi PNS namun, tetap harus disesuaikan dengan payung hukum dan prosedur penetapan ASN tidak bisa berdiri sendiri, secara khusus DPD RI tidak akan membahas sampai kesitu, tapi yang diupayakan adalah persiapkan bagaimana mengantisipasi tuduhan malpraktek yang terjadi bagi ahli kebidanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *