DPD Berhak Evaluasi Perda

Sebagai pembicara dalam acara PCA Se-Sleman di gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman dilanjutkan dengan diskusi UMUM Angkatan Muda Muhammadiyah se-Kabupaten Sleman (21/04/2018). Afnan Hadikusumo menyampaikan pandangan maupun perspektif peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam pembangunan daerah. “Antara lain mengawal kebijakan pemerintah daerah, keputusan perda APBD yang diajukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah itu tugas kita. Maka kita dilibatkan dalam Musrembang Musyawarah perencanaan pembangunan, hasil musrembang itu harus diamankan oleh anggota DPD”, ungkap Komite III DPD RI.

Menurut Muhammad Afnan Hadikusumo (Ketua Umum Pimpinan Pusat Tapak Suci) berdasarkan undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru maka tugas DPD RI bertambah dalam hal legislasi, secara khusus DPD diberi kewenangan untuk melakukan pendampingan perda. “Jadi nanti kita diberi wewenang evaluasi atas peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah setempat, ini tugas tambahan yang diatur oleh peraturan MD3”, terang Afnan Hadikusumo.

Penambahan kewenangan DPD RI terkait memantau dan mengevaluasi peraturan daerah, dibahas secara intensif dalam sidang Paripurna Ke-9 penutupan masa sidang III Tahun 2017-2018. Ini merupakan revisi dari UU No. 17 Tahun 2014 tentang UU MD3 menambahkan kewenangan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) dan peraturan daerah (perda) yang terdapat pada perubahan Pasal 249 UU MD3.

Menanggapi tentang pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak berimbang. Afnan juga menegaskan bahwa selayaknya pembangunan daerah bukan hanya tertuju pada secara fisik, tapi juga nonfisik jadi pembangunan fisik itu menunjukkan ada monumen (bukti) seperti pembangunan, perbaikan sarana prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi disisi lain yang lebih penting adalah pembangunan sumberdaya manusia (nonfisik). “Pembangunan sosial dan mentalnya itu lebih penting, dengan pembangunan mental telah tertata, pembangunan yang lain-lain baik fisik maupun psikis dari masyarkat setempat itu bisa lebih baik, yang dilakukan banyak negara maju seperti itu, prioritaskan pembangunan mental maka pembangunan fisik dan mental dapat dilakukan secara bersamaan”, jelas Afnan Hadikusumo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *